JAKARTA -
Pemerhati militer Selamat Ginting menyarankan Presiden Prabowo, segera mengganti tim hukum di Kabinet Merah Putih. Langkah ini, penting untuk menegakkan pemberantasan korupsi sebagaimana berkali-kali dia sampaikan dalam banyak kesempatan di hadapan publik.
" Saya memahami kegelisahan publik terkait soal ini, sebab hampir dua tahun pemerintahan Prabowo belum menunjukkan perubahan besar pada sejumlah pos strategis, terutama di bidang penegakan hukum dan keamanan. Ia, menilai sebagian posisi tersebut masih ditempati orang - orang yang merupakan peninggalan pemerintahan Jokowi. Akibatnya, pemberantasan korupsi masih belum maksimal. Paparnya.
Menurut dia, bahwa Prabowo harus melakukan perombakan pada jajaran bidang hukum. Dengan begitu, dia bisa lebih leluasa menjalankan agenda pemerintahannya.
“Kita tahu, orang - orang di penegakan hukum adalah inventaris Jokowi. Jadi menurut saya, supaya Prabowo lebih leluasa mewujudkan visinya, tidak ada cara lain selain reshuffle bidang hukum. Selama tidak dilakukan, dia akan terus-menerus menghadapi banyak gangguan dari dalam pemerintahannya sendiri,” katanya.
Beda dengan Soeharto
Doktor ilmu politik Unas itu, menyoroti hubungan Prabowo bekas Presiden Joko Widodo yang dinilainya mengalami pasang surut. Ia membandingkan dinamika tersebut, hubungan Presiden Soekarno dan Soeharto tetapi dia melihat perbedaan situasi dan pilihan sikap yang akhirnya diambil.
Ginting melihat Prabowo tidak seberani Soeharto, saat awal jadi Presiden. Mantan penguasa Orde Baru itu, dinilai mengambil risiko. Setelah mendapat mandat dari Soekarno - Soeharto, segera melakukan pembersihan orang - orang lama.
Di sisi lain, tentunya Ginting mencoba memahami perbedaan sikap Prabowo dan Soeharto di awal - awal kekuasaan mereka. Saat dilantik jadi Presiden Soeharto masih sangat muda, usianya masih 40-an, sedangkan Prabowo sekarang 70-an. Perbedaan inilah yang menjadi, penyebab perbedaan kedua Presiden itu dalam bersikap. (Redaksi)
Editor TM.