Opini Publik
Kontradiksi pernyataan Eggi Sudjana, soal pertemuannya dengan Joko Widodo bukan perkara remeh. Awalnya dia menegaskan, “tidak ada pelukan”. Tak lama kemudian, justru pengacaranya sendiri menyebut ada pelukan. Kehangatan "Narasi berubah". Fakta digeser, klarifikasi datang bukan untuk meluruskan melainkan menambal lubang yang kian menganga. Di titik itu, masalahnya bukan lagi soal gestur fisik, melainkan krisis kejujuran di hadapan publik.
Dalam politik, kebohongan jarang berdiri sendiri. Ia, selalu menuntut kebohongan berikutnya agar tampak konsisten. Dan, ketika itu terjadi yang runtuh bukan hanya satu pernyataan, melainkan seluruh bangunan kredibilitas. Tak peduli ia, telah susah-payah dibangun selama belasan bahkan puluhan tahun. Publik tidak bodoh, mereka bisa memaafkan kekeliruan tapi sulit memaafkan manipulasi.
Yang lebih mengusik adalah pujian Eggi, bahwa “akhlak Jokowi bagus”. Pernyataan ini bukan sekadar keliru, tetapi berbahaya secara moral dan politik. Ia ahistoris, karena menafikan rekam jejak kekuasaan Jokowi yang sarat pelanggaran etika, hukum dan penyimpangan konstitusi. Ia politis, karena memberi pemutihan moral pada kekuasaan yang secara nyata merusak demokrasi dan hak asasi.
Akhlak dalam politik tidak diukur dari keramahan personal, senyum atau kemampuan membangun suasana akrab. Akhlak kekuasaan, diukur dari kejujuran dalam memegang amanat Kepatuhan pada konstitusi juga keberpihakan pada keadilan. Dalam ukuran itu, era Jokowi justru penuh noda : pelemahan KPK, melalui revisi UU dan penempatan pimpinan boneka, kriminalisasi kritik, pembiaran konflik agraria. Jokowi juga membajak Mahkamah Konstitusi, demi melanggengkan dinasti. Bekas tukang mebel itu menggelar karpet merah, sebagai penguatan oligarki yang menekan rakyat dari segala arah.
Menyebut penguasa dengan rekam jejak seperti itu, sebagai “berakhlak baik” bukan penilaian etis, melainkan legitimasi moral terhadap kezaliman. Ini bukan sekadar kesalahan bahasa, tetapi pengaburan nilai. Dan, pengaburan nilai selalu menguntungkan penguasa.
Apa yang Dinegosiasikan ?
Masalah Eggi Sudjana menjadi serius, justru karena latar belakangnya. Ia, bukan figur sembarangan. Dia, pernah berdiri dibarisan keras penentang kekuasaan. Eggi, dipenjara karena sikap politiknya. Karena itulah, publik menaruh harapan lebih. Ketika figur dengan sejarah perlawanan tiba - tiba melunakkan sikap, mengaburkan kritik dan memuji penguasa yang sebelumnya ia lawan, publik wajar bertanya : apa yang sedang dinegosiasikan ?
Di sinilah garis ideologis harus ditegaskan, perjuangan nilai tidak mengenal kompromi moral. Dialog boleh, di tempat netral. Terbuka. Terang-benderang. Bukan main belakang dan selonong boy, tetapi ketika bahasa mulai memutihkan kezaliman, ketika kritik berubah menjadi sanjungan, maka yang terjadi bukan kedewasaan politik, melainkan robohnya etika.
Sejarah selalu memberi pelajaran yang sama : kekuasaan tidak pernah takut pada oposisi yang marah, kekuasaan sangat diuntungkan oleh oposisi yang jinak. Lebih dari itu, kekuasaan menikmati saat para pengkritiknya saling membingungkan publik dengan pernyataan yang saling bertabrakan. Kepercayaan publik runtuh, perlawanan melemah dari dalam.
Kasus ini menegaskan satu hal penting : ujian terberat seorang pejuang, nilai bukan saat ia berhadapan dengan represi, tetapi saat ia didekati kekuasaan. Di situlah integritas diuji, disitulah iman politik diuji. Apakah tetap berdiri tegak atau mulai menunduk dengan alasan “klarifikasi” dan “niat baik”.
Publik berha, bahkan wajib bertanya : ini masih perlawanan terhadap kezaliman atau telah berubah jadi manuver penyelamatan diri ?, ini masih sikap moral atau sekadar penyesuaian posisi ?
Karena dalam politik yang sakit seperti hari ini, satu-satunya modal yang benar - benar berharga adalah kejujuran dan konsistensi nilai. Sekali itu dikorbankan, tak ada pelukan kekuasaan yang mampu mengembalikannya. Beribu klarifikasi hanya bakal menggali lubang baru, yang kian menganga !
Jakarta
Oleh : Edy Mulyadi (Wartawan Senior).