elitKITA.Com // Anggota DPR RI Komisi IV Fraksi NasDem, KK Rajiv bersama Fraksi NasDem DPRD-KBB salah satunya Anggota DPRD KBB Fraksi Nasdem dari Dapil V (Cipongkor, Sindangkerta, dan Gununghalu), Kamilia, melakukan kunjungan langsung ke Aula Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, Jumat (26/9/2025) pukul 10.00 WIB. Lokasi tersebut saat ini difungsikan sebagai posko evakuasi dan perawatan darurat bagi korban dugaan keracunan MBG yang terjadi pada 22–24 September lalu.
Kunjungan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan anggota Dewan terhadap pelaksanaan layanan kesehatan dan penanganan darurat di daerah. KK Rajiv, yang mewakili Daerah Pemilihan Jawa Barat II (Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat), menegaskan bahwa pihaknya akan mengawal proses pemulihan dan memastikan tidak ada kekurangan logistik medis di lapangan.
“Ini bukan hanya soal penanganan medis, tapi juga soal tanggung jawab moral dan politik terhadap masyarakat. Kami ingin memastikan semua korban tertangani dengan baik,” ujar KK Rajiv di sela kunjungan.
Kamilia turut menyampaikan keprihatinan mendalam atas insiden tersebut. Ia menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor agar penanganan tidak terhambat oleh birokrasi. Pemda, Dinkes, dan aparat harus bersinergi. Kami di legislatif siap mendukung dari sisi anggaran dan regulasi,” kata Kamilia.
Dalam kunjungan tersebut, tim NasDem juga berdialog dengan tenaga medis dan relawan yang berjaga di posko. Mereka mendengarkan langsung kebutuhan mendesak, termasuk obat anti-racun, cairan infus, dan alat monitoring vital. Menurut laporan sementara dari Dinas Kesehatan KBB, lebih dari 40 warga mengalami gejala mual, muntah, dan pusing setelah mengonsumsi minuman berlabel MBG. Beberapa di antaranya masih menjalani observasi intensif.
KK Rajiv juga menegaskan bahwa pemerintah harus segera mengkaji ulang seluruh mekanisme pengadaan dan distribusi MBG. Ia menyoroti potensi konflik kepentingan dalam skema bisnis yang tidak sepenuhnya transparan dan berisiko terhadap keselamatan publik.
Kalau memang tujuannya pemenuhan gizi anak, maka pendekatannya harus berbasis kebutuhan nyata dan kendali mutu. Pemerintah sebaiknya mempertimbangkan pelibatan dapur sekolah atau unit layanan lokal yang lebih terpantau dan akuntabel,” tegas KK Rajiv.
Kamilia mendorong Pemkab Bandung Barat untuk segera melakukan investigasi menyeluruh terhadap distribusi produk MBG di wilayahnya. Ia menilai perlu ada tindakan hukum jika ditemukan unsur kelalaian atau pelanggaran.
Masyarakat Cipongkor menyambut baik kehadiran para wakil rakyat tersebut. Beberapa warga menyampaikan harapan agar kejadian serupa tidak terulang dan ada jaminan keamanan produk konsumsi di masa depan. tegasnya. (Dadan)