Opini Publik,-
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, menargetkan investasi sebesar Rp. 271 triliun pada 2025. Ia, bahkan menggelar rapat lintas instansi demi menciptakan iklim investasi yang kondusif. Namun, di balik angka yang tampak menjanjikan itu, data menunjukkan fakta yang kontras. Jawa Barat menempati posisi ketiga, sebagai provinsi dengan tingkat pengangguran tertinggi di Indonesia. Termasuk, kemiskinan juga tetap membayangi banyak wilayah.
Angka investasi yang tinggi berbanding terbalik dengan kenyataan hidup masyarakat yang masih terpuruk, investasi yang terus mengalir belum terasa signifikan memberikan dampak nyata bagi rakyat kecil. Itu menjadi wajar dalam pandangan kapitalisme sekuler, karena kepentingan investor lebih diperhatikan ketimbang rakyat. "Kita butuh solusi yang menjamin keadilan ekonomi dan kesejahteraan menyeluruh".
Selama ini, narasi “Juara Investasi” menjadi kebanggaan Jawa Barat. Namun, investasi besar itu harus berbanding lurus dengan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat. Seperti yang diungkapkan Teguh Dartanto Guru Besar Ilmu Ekonomi FEB UI, Ia menekankan bahwa investasi tidak hanya diukur dari angka realisasi modal masuk tetapi juga seberapa besar kebermanfaatan investasi terhadap kesejahteraan masyarakat.
Pengurus Urusan Rakyat dalam Pandangan Islam
Islam memandang negara, sebagai pengurus urusan umat bukan fasilitator bagi para pemilik modal. Dalam pandangan Syekh Taqiyuddin an-Nabhani, kapitalisme menjadikan negara sebagai alat para kapitalis untuk mengeksploitasi sumber daya demi keuntungan pribadi. Sebaliknya, bahwa Islam mewajibkan negara mengelola kekayaan agar seluruh rakyat sejahtera. Dalam Islam, kekuasaan bukan alat untuk memperkaya segelintir orang akan tetapi amanah untuk menyejahterakan seluruh umat.
Solusi Islam
Islam mewajibkan pemimpin menjaga kesejahteraan rakyat, "Rasulullah Saw., bersabda "Imam, adalah raa’in (pemelihara) dan dia bertanggung jawab atas rakyatnya." (HR. Bukhari dan Muslim).
Dalam sistem Islam, negara wajib menyediakan lapangan kerja, menjamin kebutuhan dasar dan mendistribusikan kekayaan secara adil. Investasi tetap boleh dilakukan, tetapi harus berada dalam kerangka kepentingan rakyat bukan korporasi asing atau lokal.
Mekanisme Ekonomi Islam
Al-Qur’an menjelaskan fungsi kepemilikan dalam masyarakat ; "Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu." (QS. Al-Hasyr: 7). Islam, melarang monopoli dan menolak kebijakan yang hanya menguntungkan segelintir orang.
Islam memiliki mekanisme untuk mengelola sumber daya alam, menyerap tenaga kerja serta membangun industri atas dasar kebutuhan umat bukan keuntungan investor.
Pada masa Rasulullah Saw., dan Khulafaur Rasyidin, kekuasaan Islam menjamin kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat. Begitu takutnya Umar bin Khattab kepada Allah Swt., akan amanah kepemimpinannya sampai mengatakan, "Jika ada seekor keledai yang terperosok di Irak, aku takut Allah akan menanyakannya padaku."
Ini menunjukkan tanggung jawab penuh pemimpin atas kehidupan rakyatnya, masyarakat tanpa kemiskinan ekstrem dengan distribusi kekayaan yang merata dan akses pekerjaan yang luas tercipta sepanjang sejarah peradaban Islam yang gemilang.
Penutup
Saat ini, sistem kapitalis hanya menjanjikan kesejahteraan semu. Target investasi tinggi tak akan bermakna, jika rakyat tetap miskin dan menganggur. Solusi utama Islam, menawarkan jalan keluar yang nyata dan adil.
Editor Lilis Suryani
Oleh : Ummu Fahhala S.Pd. (Praktisi Pendidikan dan Pegiat Literasi).