KARAWANG -
Rembuk Agraria Pesisir Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Karawang yang digelar Senin, 9 November 2026, menghasilkan Lembar Komitmen Pemangku Kewajiban sebagai jawaban atas aspirasi nelayan dan masyarakat pesisir.
Ketua DPD KNTI Karawang, Moh Sadeli, menegaskan bahwa rembuk ini digelar sebagai konsolidasi gerakan KNTI untuk mewujudkan keadilan agraria pesisir. Aspirasi yang disampaikan nelayan bukan sekadar keluhan, melainkan tuntutan keadilan atas ruang hidup, wilayah tangkap, dan tanah yang selama ini menjadi sumber penghidupan mereka.
"Rembuk ini adalah cara kami memastikan suara nelayan didengar dan dicatat sebagai komitmen yang bisa dikawal. Jangan sampai aspirasi hanya berhenti di forum, tapi harus ada tindak lanjut nyata," ujar Moh Sadeli.
Lembar komitmen tersebut mengkristalisasi pernyataan, kesediaan, rencana tindak lanjut, dan langkah yang disampaikan pemerintah atau instansi. Setiap rencana tindak lanjut dicatat sebagai komitmen yang perlu dikawal bersama.
Komitmen Camat Cilamaya Wetan, H. Nurhasan:
1. Menegaskan penggunaan alat tangkap setrum dan alat tangkap lain yang merusak keberlangsungan sumber daya ikan tidak diperbolehkan berdasarkan UU No. 45 Tahun 2009.
2. Bersama Kepala Desa Muara akan memfasilitasi pertemuan dan diskusi antara nelayan dengan pihak PLTGU untuk membahas dampak pipa PLTGU terhadap aktivitas dan wilayah tangkap nelayan Muara Cilamaya.
3. Akan menegur pihak PLTGU terkait dugaan limbah yang dilaporkan menyebabkan perubahan warna air dan kematian ikan serta kerusakan ekosistem tambak di Tanjung Jaya.
4. Akan turun ke lapangan bersama Kepala Desa Muara untuk memfasilitasi pemetaan dan pematokan tanah berdasarkan jadwal yang telah ditentukan oleh PPT-PKH, terkait ketidakpastian penguasaan tanah masyarakat yang dikaitkan dengan klaim tanah Perhutani di wilayah Muara Tanah Timbul.
5. Terkait pendangkalan Kali Muara Baru yang menghambat akses perahu nelayan, kecamatan akan meneruskan surat KNTI kepada dinas terkait setelah surat tersebut dikirimkan.
Komitmen BBWS Citarum, Zulf Fakhroni, Plt. Kabid OP SDA:
BBWS akan melakukan pengecekan dan survei lapangan pada minggu berjalan terkait pendangkalan Kali Apur dan keluhan saluran air. Keluhan akan diinventarisasi untuk diusulkan di tahun anggaran 2027, sementara penanganan cepat akan disesuaikan dengan tugas, fungsi, dan ketersediaan anggaran tahun 2026.
Komitmen KKP, Sumono Darwinto, Direktur Pengawasan Sumber Daya Kelautan:
Akan turun ke lapangan pada minggu berjalan bersama pihak Lingkungan Hidup (LH) untuk melihat fakta dan melakukan pemeriksaan terkait dugaan dampak atau pencemaran aktivitas PLTGU terhadap ekosistem dan penghidupan nelayan. Tindak lanjut hasil pengawasan akan dikoordinasikan dengan pemerintah daerah dan kementerian atau lembaga yang berwenang.
Komitmen Pelabuhan Perikanan Nasional Kejawanan, Ibrahim:
Disampaikan bahwa pada tahun 2027 akan ada penambahan lokasi pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Karawang.
Komitmen DLH Provinsi Jawa Barat:
Siap menindaklanjuti dengan memberi sanksi administratif sesuai dengan kewenangan dan peraturan perundang-undangan.
Komitmen yang Perlu Dikawal:
a. Pemeriksaan pencemaran PLTGU perlu dikawal sampai ada kejelasan jadwal pemeriksaan, pihak yang terlibat, titik atau lokasi pemeriksaan, hasil uji, instansi yang berwenang menindaklanjuti, serta informasi hasilnya kepada masyarakat.
b. Fasilitasi pertemuan nelayan-PLTGU perlu dipastikan jadwal pertemuan, perwakilan nelayan, pihak PLTGU yang hadir, dan agenda pembahasan, termasuk dampak pipa atau infrastruktur terhadap wilayah tangkap dan penghidupan nelayan.
Moh Sadeli menambahkan, KNTI Karawang akan terus mengawal seluruh komitmen tersebut agar tidak hilang dan dapat ditagih kembali dalam proses tindak lanjut.
"Komitmen Bersama yang sudah ditandatangani ini harus menjadi pegangan. Kami akan kawal sampai ada hasil nyata di lapangan untuk nelayan," tegas Moh Sadeli.
Rembuk Agraria ini dihadiri H. Nurhasan selaku Camat Cilamaya Wetan, Zulf Fakhroni Plt. Kabid OP SDA BBWS Citarum, Sumono Darwinto Direktur Pengawasan Sumber Daya Kelautan, Ibrahim Kepala Pelabuhan Perikanan Nasional Kejawanan, perwakilan DLH Provinsi Jawa Barat dan nelayan pesisir Kabupaten Karawang.
(Yus)