Oleh : Dr. H. Momon S.Ag,. M.Ag. (Dosen PIAUD Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Djati Bandung)
Edukasi PAUD
Para sahabat Nabi SAW., dan pendahulu orang - orang shalih telah memberikan teladan terbaik dalam hal ini. Mereka terkadang menolak jabatan, karena sikap wara' (kehati-hatian) atau mengundurkan diri darinya jika merasa beratnya amanah atau ketidakmampuan untuk bersikap adil, maka mereka menyadari besarnya tanggung jawab di hari kiamat.
Pengunduran diri dari jabatan dalam Islam dianggap sebagai perkara yang boleh dan sah, bahkan bisa menjadi wajib dalam kondisi tertentu. Konsep ini didasarkan pada prinsip amanah dan tanggung jawab, dimana jabatan dipandang sebagai sebuah "tugas" (taklif), bukan sebuah "kehormatan" (tasyriif).
Ketentuan Syariah dalam Pengunduran Diri dari Jabatan
Islam mendorong seseorang untuk mengambil tanggung jawab jika ia merasa memiliki kemampuan, kompetensi dan amanah untuk melaksanakannya.
Namun, jika seseorang merasa tidak mampu memenuhi tuntutan jabatan tersebut atau khawatir akan fitnah terhadap agama maupun akhlaknya, maka mengundurkan diri menjadi pilihan yang terpuji.
Di antara dasar - dasar terpenting yang mengatur hal ini adalah :
Pertama : Kemampuan untuk berkinerja. Jika seseorang tidak mampu menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya, maka pengunduran diri akan membebaskan tanggung jawabnya di hadapan Allah.
Kedua : Menjaga Amanah. Jika tetap bertahan di posisi tersebut, mengharuskannya melakukan hal - hal yang diharamkan atau melalaikan hak - hak rakyat atau institusi. Maka, mengundurkan diri adalah pilihan yang lebih utama.
Ketiga : Kepentingan Umum. Pengunduran diri tidak boleh menimbulkan kerugian yang lebih besar atau kekacauan dalam pekerjaan. Jika kepergiannya akan menyebabkan runtuhnya institusi atau hilangnya hak - hak orang lain, ia wajib mempersiapkannya terlebih dahulu atau mencari pengganti yang kompeten.
Mekanisme Pengunduran Diri dari Jabatan dalam Islam
Dalam pandangan Islam, jabatan adalah sebuah amanah yang harus dipertanggungjawabkan, baik di hadapan manusia maupun Allah SWT. Seseorang diperbolehkan untuk mengundurkan diri dari jabatannya, jika terdapat alasan yang syar'i dan mendesak.
Berikut adalah mekanisme dan prinsip dasar alasan mengundurkan diri dari jabatan yang dibenarkan
Seorang pejabat boleh mundur jika ia merasa tidak lagi mampu menjalankan tugas dengan adil, khawatir terjebak dalam kemaksiatan atau kezaliman, mengalami uzur fisik yang menghalangi kinerja atau jika ada orang lain yang lebih kompeten dan mampu membawa kemaslahatan lebih besar bagi umat.
Prosedur dan Etika
Pengunduran diri harus dilakukan dengan cara yang baik (ihsan) dan tidak boleh menyebabkan kekacauan (fitnah) atau kekosongan kekuasaan yang merugikan masyarakat. Pejabat yang ingin mundur, hendaknya menyampaikan niatnya kepada pihak yang berwenang atau atasan serta memastikan adanya proses transisi yang tertib.
Prinsip Tanggung Jawab
Islam menekankan, bahwa pengunduran diri tidak melepaskan seseorang dari pertanggungjawaban atas tindakan yang telah dilakukan selama menjabat. Jika terdapat hak - hak orang lain yang terzalimi atau amanah yang belum tertunaikan, maka kewajiban untuk menyelesaikannya tetap melekat pada individu tersebut.
Dalam fikih Islam, memegang jabatan dipandang sebagai amanah dan tanggung jawab di hadapan Allah serta masyarakat, bukan sekadar hak istimewa pribadi. Ketika seorang pejabat memutuskan untuk mengundurkan diri, prinsip tanggung jawab tersebut tetap melekat dan tidak berakhir begitu saja saat meninggalkan jabatan.
Seorang pejabat tetap bertanggung jawab atas keputusan yang diambil dan tindakan yang dilakukan selama masa jabatannya. Pengunduran diri tidak membebaskan seseorang dari konsekuensi atas kesalahan atau kelalaiannya, justru dapat membuka pintu pertanggungjawaban atas apa yang telah dicapai atau hak - hak yang telah disia-siakan.
Salah satu tuntutan tanggung jawab dalam Islam, adalah agar seseorang yang mengundurkan diri menyerahkan tugasnya dengan jelas, disertai dengan laporan pertanggungjawaban yang akurat mengenai dana publik atau hak - hak rakyat yang berada di bawah pengawasannya serta memastikan tidak terjadi kekosongan administratif yang dapat merugikan kepentingan umat Islam.
Pengunduran diri harus didasarkan pada kepentingan umum atau ketidakmampuan yang nyata dalam menjalankan amanah, bukan sebagai bentuk pelarian dari tanggung jawab atau penghindaran dari pertanggungjawaban. Sebab, seorang pejabat dalam Islam adalah pemegang amanah dan amanah menuntut kejujuran dalam menjalankan tugas serta kejujuran dalam melepas jabatan.
Simpulan
Mengundurkan diri dari jabatan akibat pelanggaran terhadap ketentuan konstitusional bukanlah sekadar pengakuan atas kesalahan teknis, melainkan bentuk pertanggungjawaban hukum dan etis tertinggi dalam menegakkan supremasi hukum. Langkah ini sangat penting untuk memulihkan legitimasi lembaga - lembaga publik, mencegah krisis politik dan menjaga kesucian konstitusi sebagai landasan bangsa dan negara.
Editor TM.