BANDUNG BARAT – 11/11/2026. DPRD Kabupaten Bandung Barat mendorong agar perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan menjadi landasan penguatan ekonomi kerakyatan di Kabupaten Bandung Barat. Penataan pasar modern diharapkan tidak hanya mendukung perkembangan sektor perdagangan, tetapi juga melindungi keberlangsungan usaha masyarakat, khususnya warung tradisional dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Pimpinan DPRD KBB, Asep Dedi, mengatakan pengaturan terhadap pasar modern perlu memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat di lingkungan sekitarnya. Menurutnya, penentuan lokasi minimarket, supermarket, dan pusat perbelanjaan harus dilakukan secara proporsional agar keberadaan usaha berskala besar tidak mengganggu aktivitas ekonomi pedagang kecil.
“Sehingga bagaimana dalam Perda ini nanti ke depan, kami berharap bahwa yang namanya ekonomi kerakyatan itu betul-betul berpihak terhadap masyarakat. Harus ada pengaturan pasar-pasar modern, baik itu dari keberadaan posisi titiknya, jangan sampai juga mengganggu ekonomi kerakyatan, warung-warung tradisional, UMKM yang ada di daerah,” ujar Asep Dedi.
Selain penataan lokasi, DPRD KBB juga menekankan pentingnya kemitraan antara pasar modern dengan UMKM lokal. Asep Dedi berharap minimarket yang beroperasi di wilayah Bandung Barat dapat memberikan kesempatan kepada produk-produk lokal untuk masuk dalam jaringan pemasaran mereka sehingga pelaku UMKM memiliki akses pasar yang lebih luas.
“Yang paling penting adalah bagaimana pasar-pasar modern juga ini melibatkan pelaku usaha kecil dan menengah UMKM di Kabupaten Bandung Barat. Seperti halnya minimarket-minimarket di Bandung Barat juga bagaimana ke depan harus betul-betul bisa mengakomodasi, mengakomodir pelaku-pelaku usaha kecil, produk-produk daerah Bandung Barat yang memang bisa diakomodir di pemasaran atau di penjualan di minimarket yang ada di Kabupaten Bandung Barat,” ungkapnya.
Dalam materi Raperda perubahan tersebut, sejumlah aspek penataan turut disesuaikan, di antaranya persyaratan pendirian pasar rakyat yang dikelola swasta dengan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, kemitraan dengan UMKM lokal, penyerapan tenaga kerja setempat, serta dampaknya terhadap pasar yang telah beroperasi. Pengaturan jam operasional toko swalayan juga menjadi bagian dari materi perubahan, termasuk ketentuan khusus pada hari besar keagamaan dan hari libur nasional.
Rancangan tersebut juga memuat penyesuaian perizinan melalui sistem Online Single Submission (OSS), fasilitasi perizinan bagi pelaku usaha mikro dan kecil di pasar rakyat, serta pengutamaan pelaku usaha kecil dan menengah setempat dalam penyelenggaraan usaha minimarket. Dari sisi pengawasan, pengaturan dilakukan secara terintegrasi dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait, disertai penyesuaian sanksi administratif bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan.
Melalui perubahan regulasi ini, DPRD KBB berharap tercipta iklim perdagangan yang sehat dan seimbang. Pasar modern diharapkan dapat terus berkembang dengan tetap memberikan ruang bagi pasar rakyat, warung tradisional, serta UMKM lokal untuk tumbuh dan berkontribusi terhadap perekonomian masyarakat Kabupaten Bandung Barat.
(ah)