NGAMPRAH, KBB - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) melaksanakan sosialisasi pendataan dan pemutakhiran data kendaraan bermotor yang menunggak pajak selama lima tahun atau lebih.
Kegiatan tersebut bertujuan memastikan keberadaan kendaraan sekaligus memperbarui data administrasi perpajakan agar lebih akurat.
Sosialisasi berlangsung di GOR Desa Tanimulya, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Rabu (18/11/2026). Kegiatan ini merupakan bagian dari program Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan melalui koordinasi dengan pemerintah kabupaten serta melibatkan unsur kewilayahan.
FOKUS KENDARAAN NUNGGAK PAJAK 5 TAHUN
Perwakilan Bapenda Kabupaten Bandung Barat, Putri, menjelaskan bahwa pendataan difokuskan pada kendaraan bermotor yang tercatat memiliki tunggakan pajak dalam kurun waktu lima tahun terakhir.
"Pendataan ini bertujuan mengonfirmasi dan memutakhirkan data kendaraan yang tercatat menunggak pajak selama lima tahun ke belakang. Kami ingin memastikan apakah kendaraan tersebut masih ada, masih dimiliki pemilik sebelumnya, sudah dijual, atau berada dalam penguasaan pihak leasing," jelas Putri.
Ia menambahkan, pelaksanaan program tersebut melibatkan pemerintah wilayah karena aparat kewilayahan dinilai lebih dekat dengan masyarakat.
ENAM KECAMATAN JADI SASARAN
Program pemutakhiran data kendaraan bermotor di Kabupaten Bandung Barat menyasar enam kecamatan, yakni Cililin, Cihampelas, Ngamprah, Lembang, Cipatat, dan Padalarang.
Pelibatan unsur kewilayahan, termasuk RT dan RW, diharapkan dapat membantu proses konfirmasi data secara lebih efektif.
Ketua Tim Kerja dan Penetapan Bapenda Kabupaten Bandung Barat, *Erin Novaristiawan,* mengatakan kegiatan tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan akurasi data kendaraan bermotor sekaligus merespons penurunan penerimaan pajak kendaraan di wilayah Bandung Barat.
"Karena penerimaan pajak kendaraan bermotor di Bandung Barat mengalami penurunan, kami melibatkan RT dan RW dalam kegiatan ini. Pengurus wilayah lebih dekat dengan warga sehingga diharapkan dapat membantu mengonfirmasi keberadaan kendaraan yang tercatat menunggak pajak," ungkap Erin.
TEGASKAN BUKAN PENINDAKAN
Erin menegaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan proses pendataan dan pemutakhiran administrasi, bukan kegiatan penindakan atau pemberian hukuman kepada masyarakat.
"Melalui pembaruan data tersebut, pemerintah diharapkan dapat membedakan kendaraan yang masih dimiliki dan digunakan masyarakat, kendaraan yang telah dijual, maupun kendaraan yang sudah tidak berada dalam penguasaan pemilik sebelumnya," ujarnya.
Ia berharap masyarakat dapat mendukung kegiatan pendataan dengan memberikan informasi yang benar mengenai status dan keberadaan kendaraan bermotor agar administrasi perpajakan menjadi lebih tertib dan akurat.
(Yusup)
