BANDUNG BARAT, elitkita.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung Barat (KBB) resmi menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD Perubahan) KBB Tahun Anggaran 2026. Keputusan krusial ini diambil dalam Rapat Paripurna yang digelar di Ruang Rapat Paripurna Gedung DPRD KBB, Rabu (30/9/2026).
Rapat Paripurna ini menjadi puncak dari rangkaian pembahasan intensif yang dilakukan oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD KBB bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Agenda utama sidang tersebut ditutup secara resmi dengan penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama terhadap R-APBD Perubahan 2026 oleh unsur Pimpinan DPRD KBB dan Bupati Bandung Barat.
Melalui laporan resmi yang disampaikan, Banggar DPRD KBB menetapkan postur anggaran perubahan kali ini dalam kondisi yang seimbang (balance). Berdasarkan hasil final pembahasan, Pendapatan Daerah disepakati menyentuh angka Rp3.096.816.662.191,-, sedangkan Belanja Daerah ditetapkan sebesar Rp3.302.493.288.740,-.
Adapun defisit anggaran yang muncul sebesar Rp205.676.626.549,- berhasil ditutupi sepenuhnya oleh Pembiayaan Netto. Anggaran penyeimbang tersebut bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya dengan nominal yang sama, sehingga struktur fiskal tetap terjaga aman.
Penyusunan anggaran ini dirancang secara konstruktif untuk mengakomodir berbagai prioritas pembangunan daerah yang mendesak. Merespons tren penurunan capaian pendapatan, Banggar DPRD KBB memberikan catatan strategis dan instruksi tegas agar Pemerintah Daerah bergerak lebih optimal. Pemkab KBB diminta memaksimalkan penggalian potensi Pajak Daerah, Retribusi, serta Pendapatan Asli Daerah (PAD) sah lainnya guna mendongkrak kemandirian fiskal daerah.
Sementara itu dari sisi belanja, pimpinan Banggar menegaskan bahwa alokasi anggaran perubahan di sisa tahun anggaran ini wajib diprioritaskan pada tiga sektor utama. Sektor tersebut meliputi pemenuhan pelayanan dasar bagi masyarakat, percepatan penataan infrastruktur wilayah, hingga realisasi program kesejahteraan masyarakat yang menyentuh langsung kebutuhan publik.
Sidang paripurna berjalan dengan khidmat dan dinilai menjadi langkah optimistis dalam menjaga stabilitas pembangunan di Kabupaten Bandung Barat hingga akhir tahun 2026. (ah)