BANDUNG BARAT —
Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Wartawan Kabupaten Bandung Barat (KBB) M. Raup kembali menyampaikan seruan tegas untuk kedua kalinya kepada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) serta Sekretariat DPRD (Sekwan) KBB agar segera melaksanakan pendataan ulang terhadap seluruh media yang beroperasi di wilayah ini. Langkah ini dinilai mendesak, guna menjaga integritas dunia pers sekaligus mencegah praktik yang merusak nama baik jurnalistik.
Dalam pernyataannya, M. Raup menegaskan bahwa selama ini banyak media tercatat secara resmi namun tidak memiliki kejelasan status kelembagaan. Banyak yang mengaku sebagai media "satu orang", tidak berbadan hukum, tidak memiliki kantor tetap, serta tidak rutin melakukan peliputan padahal terdaftar dalam daftar penerima informasi dan akses kegiatan pemerintahan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan sekaligus membuka celah penyalahgunaan nama lembaga pers untuk kepentingan pribadi. Hal tersebut, mendapatkan laporan dari rekan - rekan media dalam peliputan yang tergabung di Pokja Wartawan KBB, patut diduga kuat penyusup - penyusup yang sengaja ada sesuatu ?
“Jangan sampai nama besar pers dijadikan kedok atau diduga ada penyusup. Yang terdaftar haruslah yang benar - benar aktif, memiliki struktur organisasi yang jelas, berbadan hukum, dan bertanggung jawab atas setiap berita yang ditayangkan,” tegas M. Raup.
Ia menekankan permintaan ini bukan hal berlebihan, melainkan syarat mutlak agar kehadiran media di KBB dapat dipercaya, dihormati, dan tidak dimanfaatkan pihak yang tidak bertanggung jawab.
Pokja Wartawan KBB menilai, tanpa pendataan ulang yang ketat, kredibilitas informasi yang disebarkan serta hubungan antara pers dan pemerintah akan terus terganggu. Diskominfotik dan Sekwan sebagai pintu gerbang utama akses informasi publik wajib memilah siapa yang layak mewakili dunia pers dan siapa yang sekadar memanfaatkan status tersebut untuk keuntungan pribadi.
“Ini bukan soal menutup akses, melainkan menyaring yang benar. Rakyat butuh media yang jujur, bukan yang numpang nama. Kami mendesak Diskominfotik dan Sekwan KBB segera bertindak. Daftar yang baru harus transparan, dipublikasikan, dan diperbarui secara berkala,” pungkas M. Raup.
Narasumber: Ketua Pokja Wartawan KBB, M. Raup
Pewarta YUSUF
Editor : TM.