Oleh : Ummu Fahhala S.Pd.
(Pegiat Literasi)
Opini Publik,-
Hujan telah turun. Namun, apakah kehidupan masyarakat sudah kembali aman ? Bara api mungkin masih tersimpan di dalam gambut, sementara ancaman terhadap pangan, air bersih dan kesehatan belum sepenuhnya berakhir. Bencana tidak selalu selesai ketika kobaran api menghilang.
Penurunan titik kebakaran hutan dan lahan (karhutla) akibat hujan tentu membawa harapan. Namun, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengingatkan bahwa bara api di bawah permukaan tanah gambut belum sepenuhnya padam.
Anggota Ikatan Ahli Bencana Indonesia (IABI), Dr. Daryono Daryono, menjelaskan bahwa hujan efektif membantu mengumpulkan kebakaran vegetasi di permukaan, tetapi tidak selalu mampu menjangkau bara yang tersimpan di dalam gambut. Penjelasan ini diberitakan detikNews pada 2 November 2026.
Dampaknya pun tidak berhenti pada kerusakan hutan. Kompas.com, 6 November 2026, memberitakan ancaman karhutla terhadap penghidupan dan pendidikan masyarakat di Kalimantan. Sementara itu, IDN Times, 4 November 2026, mengangkat persoalan karhutla terkait kesulitan air bersih di sejumlah daerah.
Fakta tersebut menunjukkan, bahwa bencana ekologis dapat berkembang menjadi permasalahan kemanusiaan. Ketika lahan pertanian terganggu, sumber udara mengalami kerusakan dan aktivitas ekonomi terhenti, masyarakat menghadapi ancaman berlapis. Potensi gangguan pangan dan air bersih menjadi masalah serius yang tidak boleh diabaikan.
Salah satu kelemahan penanganan bencana adalah kecenderungan yang menjadikan kondisi darurat sebagai pusat perhatian, sementara pemulihan jangka panjang tidak selalu mendapat perhatian yang sama.
Padahal, keberhasilan penanggulangan karhutla tidak cukup diukur dari penurunannya di titik panas. Ada pertanyaan yang lebih penting : Apakah masyarakat telah memperoleh air bersih ? Apakah kebutuhan pangan mereka terpenuhi ? Apakah lahan dan sumber penghidupan yang rusak telah rusak ?
Didalam paradigma pembangunan perlu dievaluasi. Ketika pertumbuhan ekonomi dan pemanfaatan sumber daya alam lebih dominan daripada perlindungan ekosistem, keseimbangan lingkungan berisiko dikorbankan. Alam dipandang terutama dari nilai ekonominya, sedangkan fungsi ekologis dan kepentingan masyarakat kurang mendapat perhatian yang seharusnya.
Islam memberikan perspektif yang berbeda. Allah SWT., berfirman : “Dan janganlah kamu melakukan kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik.” (QS. Al-A'raf : 56). Ayat ini menegaskan bahwa menjaga lingkungan merupakan bagian dari amanah manusia sebagai khalifah. Pengelolaan hutan dan lahan harus terikat pada hukum Allah, bukan semata-mata mengikuti kepentingan keuntungan.
Dalam Islam, kepemimpinan merupakan amanah pengurusan, bukan sekadar kewenangan administratif. Rasulullah Saw., bersabda : “Al-imamu ra'in wa huwa mas'ulun 'an ra'iyyatihi.”
“Pemimpin, adalah pengurus rakyat dan akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dipimpinnya.” (HR Bukhari dan Muslim). Hadis ini menempatkan negara sebagai ra'in (pengurus) sekaligus junnah (pelindung). Khususnya, negara wajib hadir sejak pencegahan bencana hingga pemulihan kehidupan masyarakat.
Dalam sistem Islam, tanggung jawab tersebut diwujudkan melalui pengawasan kawasan hutan, perlindungan lahan gambut, pengelolaan tata udara, penyediaan teknologi pemadaman serta penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan.
Lebih dari itu, negara wajib menjamin kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak. Ketersediaan pangan, air bersih dan layanan kesehatan tidak boleh sepenuhnya dibebankan kepada masyarakat ketika bencana telah meningkatkan kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
Pengelolaan Baitulmal menjadi salah satu instrumen pembiayaan negara untuk menjalankan kewajiban sesuai ketentuan syariat. Sementara itu, sumber daya alam yang termasuk kepemilikan umum harus dikelola demi kepentingan seluruh rakyat, bukan menjadi sarana yang memuat kekayaan segelintir pihak.
Karhutla memberikan hikmah bahwa permasalahan lingkungan tidak dapat diselesaikan melalui kebijakan teknis. Diperlukan pembenahan paradigma tentang pembangunan, kepemilikan dan tanggung jawab negara.
Ideologi dakwah Islam memiliki peran dalam membangun kesadaran politik umat, agar memahami bahwa Islam menawarkan pengaturan kehidupan secara menyeluruh. Sinergi ulama, intelektual, masyarakat dan partai politik ideologi Islam menjadi bagian dari proses edukasi serta evaluasi terhadap kebijakan publik berdasarkan pandangan Islam.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan kepemimpinan bukan sekedar seberapa cepat api yang dipadamkan, melainkan seberapa baik negara memulihkan kehidupan rakyat dan menjaga alam dari kerusakan berulang.
Sebab, rakyat tidak hanya membutuhkan hujan untuk mengeluarkan api. Mereka membutuhkan jaminan, bahwa setelah bencana berlalu, pangan tetap tersedia, udara tetap mengalir dan kehidupan dapat kembali berjalan.
Editor Lilis Suryani.