KABUPATEN BANDUNG BARAT —
elitkita.com // Masyarakat Kabupaten Bandung Barat menyuarakan kekhawatiran sekaligus kecaman, terkait penyelenggaraan Rapat Kerja (Raker) DPRD dan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam pembahasan perubahan KUA dan PPAS tahun anggaran 2026 yang digelar di salah satu hotel ternama Kota Bandung dengan anggaran diperkirakan cukup fantastis Rabu, (16/9/2026).
Ketua Pokja Wartawan Kabupaten Bandung Barat M. Raup, mengecam keras langkah tersebut. Ia menegaskan, bahwa DPRD KBB bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sengaja mengabaikan himbauan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar tidak menggelar rapat di luar kantor. Pembahasan krusial Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD 2026 justru dilaksanakan di hotel selama tiga hari, sejak 15–17 September 2026.
Padahal, sepatutnya Gedung DPRD KBB yang dibangun dengan anggaran rakyat sebesar Rp. 149 miliar telah siap digunakan dan dilengkapi fasilitas rapat yang memadai.
"KPK SUDAH BERSUARA KERAS : STOP RAPAT DI HOTEL ! Tapi DPRD KBB dan TAPD menjawab dengan tindakan ; 'Kami tetap mau di hotel !' Ini bukan sekadar kelalaian, ini pembangkangan terang-terangan terhadap himbauan lembaga pemberantas korupsi negara !" tegas M. Raup.
Ia menyoroti ketidak konsistenan pihak dewan dan pemda ; di satu sisi membicarakan pemangkasan anggaran ; di sisi lain menghamburkan uang rakyat demi kenyamanan di hotel.
"Di mana konsistensinya ? Di mana rasa malunya ? Gedung Rp. 149 MILIAR milik rakyat dibiarkan kosong, sementara uang rakyat terus disedot untuk biaya sewa hotel yang tidak perlu !"
Seluruh kebutuhan rapat ; dokumen, data, ruang rapat paripurna, ruang komisi hingga ruang kerja TAPD, sudah tersedia lengkap di kompleks perkantoran Pemkab KBB. Alasan seperti "belum siap", "kurang ruang" atau "butuh suasana baru" dinilai tidak relevan dan tidak dapat diterima akal sehat.
Berdasarkan desakan masyarakat, pihak Pokja Wartawan KBB menyampaikan tiga hal penting :
1. Segera dievaluasi secara terperinci dan dipublikasikan anggaran yang digunakan untuk kegiatan di hotel ?
2. Masyarakat mendesak Pokja Wartawan KBB untuk terus mengawasi kinerja pemerintahan KBB, sebagai penyambung lidah rakyat, demi informasi yang berimbang, akurat dan berkeadilan ?
3. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, diminta memberikan kejelasan dan alasan yang tepat terkait penggunaan uang hasil keringat rakyat untuk kegiatan
di hotel tersebut ?
Wartawan Yusuf Supriatna.
Editor TM.